Idealnya APBD Kepri Rp5 Triliunan

14
Sahat Sianturi.

Batamekspres.id, Batam – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Sahat Sianturi mengakui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini mengalami devisit. 

“Ya adalah dua ratusan miliar,” jawabnya membuka awal dialog di Metro Forum pada Kamis, 4 Agustus 2022 dì Batam. 

Menurut Sahat, APBD merupakan hasil dari silva pendapatan tahun lalu ditambah lagi prediksi pendapatan lain seperti pajak kendaraan dan lain-lain yang berjalan tahun ini. 

Makanya, tambah mantan Anggota Dewan Batam itu, APBD Kepri bisa saja menjadi devisit. Dia lalu mencontohkan labuh jangkar di Berakit, Bintan  yang awalnya akan diberikan pusat kepada daerah. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian. 

BACA JUGA:   Pendaftaran Bantuan UMKM Dibuka di Tiga Tempat, Ini Syarat-syaratnya

“Padahal sudah dibukukan Rp50 miliar. Dari situ saja sudah bisa diprediksi devisit atau tidak,” ucap Sahat menjelaskan. 

Dia juga heran kenapa masalah labuh jangkar kapal yang bisa meningkatkan APBD daerah ini, pusat tidak mau memberikan kepada Provinsi Kepri. 

Sahat kemudian mencontohkan seorang lurah yang menyediakan lahan parkir dì wilayahnya. Dengan fasilitas seperti marka parkir yang lengkap tapi tidak bisa memungut retribusi parkir. 

“Ya sama juga di labuh jangkar kapal ini. Kepri hanya menonton saja. Sementara nanti bila ada limbah oli dì laut yang membersihkan kita juga,” ucap Sahat. 

BACA JUGA:   Presiden Minta Kepala Daerah Genjot Produk Lokal

Saat ini, lanjut Sahat, sumber pendapatan Kepri hanya dari pajak kendaraan, retribusi dan lain sebagainya. “Jadi APBD Provinsi Kepri senilai Rp3,7 triliun itu sangat minim sekali,” tuturnya. 

Dia lantas menjelaskan, dari Rp3,7 triliun itu, pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp1,5 triliun dan sisanya dari pusat. Sementara dari Rp3,7 triliun, terangnya, 50 persen digunakan untuk biaya Pemerintahan Provinsi Kepri.

“Kalau sudah devisit, coba mau bangun pakai apa?” tanya. Dia meminta Pemerintah Provinsi Kepri membuat terobosan baru untuk menggali pendapatan asli daerah yang lain. 

BACA JUGA:   Ketangkap Curi Listrik Bisa Dipenjara, Bisa Juga Didenda Rp2,5 M

“Misal pertambangan ikan. Sebab tambang ikan ini tidak akan habis. Dan bisa juga pasir laut,” imbuhnya lagi. 

Sahat menilai pertambangan ikan kemasan yang seperti Sarden ini sangat baik untuk meningkatkan PAD. “Bila tidak ada modalnya, kan tinggal dicari saja investor dari luar untuk menanamkan investasi kapal dan pabriknya,” terangnya lagi. 

Menurut Sahat lagi, ideal APBD Provinsi Kepri ini nilainya sekitar Rp5 triliunan. “Jika nilai segitu baru bisa makmur dan bisa membangun Kepri,” tutupnya.(bar)